Eksposure Draft PSAK 24:Imbalan Pasca Kerja sesuai IFRS

1. Perbedaan ED PSAK 24 (revisi 2010) dengan PSAK 24 (revisi 2004)

Secara umum, perbedaan perbedaan antara ED PSAK 24 (revisi 2010): Imbalan Kerja dengan PSAK 24 (revisi 2004): Imbalan Kerja antara lain sebagai berikut:

No. Hal ED PSAK 24 (revisi 2010) PSAK 24 (revisi 2004)
1 Ruang Lingkup Tidak mencakup imbalan berbasis ekuitas.Karena hal tersebut akan diatur dalam PSAK 53 (revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham yang merupakan adopsi dari IFRS 2 dan berlaku efektif yang sama dengan pernyataan ini. Masih mencakup imbalan kerja berbasis ekuitas.
2 Definisi Tidak memberikan definisi tersebut karena tidak mencakup imbalan kerja berbasis ekuitas. Memberikan  definisi mengenai imbalan berbasis ekuitas dan, program 

imbalan berbasis ekuitas, dan kewajiban konstruktif.

2. Perbedaan ED PSAK 24 (revisi 2010): Imbalan Kerja dengan IAS 19 (2009): Employee Benefits

ED PSAK 24 (revisi 2010): Imbalan Kerja mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 19 (2009): Employee Benefit, kecuali dalam hal beberapa paragraph saja seperti Paragraf 7 ED PSAK 24 mengenai definisi menambahkan istilah kewajiban konstruktif yang tidak ada dalam IAS 19 agar lebih jelas dan lain-lain.

PENDAHULUAN

Tujuan

Pernyataan ini bertujuan mengatur akuntansi dan pengungkapan  imbalan kerja. Pernyataan ini mengharuskan entitas untuk  mengakui:

(a)  liabilitas jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan

(b)  beban jika entitas menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Ruang Lingkup

Pernyataan  ini  diterapkan  oleh  pemberi  kerja dalam pencatatan seluruh imbalan kerja, kecuali hal-hal yang telah diatur dalam PSAK 53: Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham.

Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan oleh program imbalan kerja (lihat PSAK No. 18 (revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Kesejahteraan Purnakarya).

Pernyataan  ini  diterapkan  untuk  seluruh  imbalan  kerja, termasuk yang diberikan:

(a)  melalui program formal atau perjanjian formal lainnya antara entitas dan pekerja, serikat pekerja, atau perwakilan       pekerja;

(b)  melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan industri di mana entitas diwajibkan untuk ikut serta pada program nasional, industri, atau program multipemberi kerja lainnya; atau

(c)  oleh kebiasaan yang menimbulkan kewajiban konstruktif. Kebiasaan akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika entitas tidak memiliki alternatif realistis selain membayar imbalan kerja. Contoh kewajiban konstruktif adalah di            mana perubahan kebiasaan entitas akan menyebabkan         rusaknya hubungan dengan karyawan yang tidak dapat      diterima.

Imbalan kerja mencakup:

(a)  imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji, iuran           jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu 12 bulan pada akhir periode pelaporan), dan imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja;

(b)  imbalan pascakerja, seperti pensiun, imbalan pension lainnya, asuransi jiwa pascakerja dan imbalan kesehatan pascakerja;

(c)  imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti besar, cuti hari raya, penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka panjang lainnya, imbalan cacat permanen, dan jika terutang seluruhnya dalam waktu  12 bulan setelah akhir periode pelaporan, bagi laba, bonus, dan kompensasi yang ditangguhkan; dan

(d)  pesangon pemutusan kontrak kerja (PKK).

Karena setiap kategori yang dijelaskan pada (a) sampai (d) di atas memiliki karakteristik yang berbeda, Pernyataan ini menetapkan aturan yang terpisah untuk setiap kategori.

IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti:

1      upah, gaji, dan iuran jaminan sosial;

2      cuti-berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan cuti sakit) di mana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya;

3      utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; dan

4      imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan,rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja.

PENGAKUAN dan PENGUKURAN

1      Imbalan Kerja Jangka Pendek

Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi, perusahaan harus mengakui jumlah tak-terdiskonto (undiscounted amount) atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atau jasa tersebut

2.        Cuti Berimbalan Jangka Pendek

Perusahaan harus mengakui prakiraan biaya imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berimbalan seperti yang diatur pada paragraph 11 sebagai berikut;

a. cuti berimbalan yang boleh diakumulasi, adalah pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan; dan

b. cuti berimbalan yang tidak boleh diakumulasi, adalah pada saat cuti tersebut terjadi.

Pengungkapan

Walaupun                Pernyataan               ini            tidak        mensyaratkan pengungkapan  khusus  atas  imbalan  kerja  jangka  pendek, Pernyataan lainnya mungkin mewajibkan pengungkapan tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7 (revisi 2010): Pengungkapan Pihak- pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa mensyaratkan pengungkapan   mengenai   imbalan   kerja   untuk   anggota  manajemen kunci. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan   pengungkapan   beban   imbalan kerja.

IMBALAN PASCAKERJA : PERBEDAAN ANTARA PROGRAM IMBALAN PASTI DAN PROGRAM IURAN PASTI

Imbalan pascakerja meliputi:

a. Tunjangan pensiun;dan

b. Imbalan pasca kerja lain,seperti asuransi jiwa pasca   kerja dan tunjangan kesehatan pascakerja.pernyataan kerja ini diterakan oleh perusahaan untuk semua jenis program, baik dengan atau tanpa pendirian sebuah entitas terpisah untuk menerima iuran dan membayar imbalan tersebut.

Program Multipemberi kerja

Perusahaan harus mengklasifikasikan program multipemberi kerja sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti sesuai dengan ketentuan program tersebut (termasuk berbagai kewajiban konstruktif di luar ketentuan-ketentuan formal). Jika program multipemberi kerja adalah program imbalan pasti, maka perusahaan harus melaporkan dengan cara yang sama seperti program imbalan pasti lain untuk bagiannya atas kewajiban imbalan pasti, aset program dan biaya yang terkait dengan program tersebut; dan mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh paragraph 135.

Program Jaminan Sosial

Entitas mencatat program jaminan sosial dengan cara yang sama seperti program multipemberi kerja.

Program jaminan sosial dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berlaku untuk seluruh perusahaan dan dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang tidak dikendalikan/dipengaruhi oleh perusahaan.

Beberapa program yang dibentuk oleh perusahaan menyediakan imbalan wajib yang dicakup program jaminan sosial disamping imbalan tambahan sukarela lainnya. Program tersebut itu bukanlah program jaminan sosial.

IMBALAN YANG DIJAMIN

Perusahaan mungkin membayar premi asuransi untuk menandai program imbalan pascakerja. Perusahaan harus memperlakukan program tersebut sebagai program iuran pasti, kecuali perusahaan akan memiliki kewajiban atau kewajiban konstruktif (baik langsung maupun tidak langsung) untuk :

a.     membayar imbalan kerja secara langsung pada saat jatuh tempo; atau

b.     membayar tambahan imbalan jika pihak asuaransi tidak membayar semua imbalan kerja masa depan yang timbul dari jasa pekerja periode berjalan dan periode sebelumnya.

Jika perusahaan memiliki kewajiban hokum atau kewajiban konstruktif seperti itu, perusahaan harus memperlakukan program tersebut sebagai program imbalan pasti

IMBALAN PASCAKERJA : PROGRAM IURAN PASTI

Akuntansi untuk program Iuran pasti adalah cukup jelas karena kewajiban perusahaan untuk setiap periode ditentukan oleh jumlah yang harus dibayarkan pada periode tersebut. Sehingga tidak diperlukan asuransi aktuarial untuk mengukur kewajiban atau beban dan tidak ada kemungkinan keuntungan atau kerugian aktuarial.

PENGAKUAN DAN PEGUKURAN

Apabila pekerja telah memberikan jasa kepada perusahaan selama suatu periode, maka perusahaan harus mengakui iuran terutang untuk program iuran pasti.

Dalam program iuran pasti, jika iuran tidak jatuh tempo seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya, maka iuran tersebut didiskonto dengan menggunakan tingkat diskonto.

PENGUNGKAPAN

Perusahaan telah mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti.

IMBALAN PASCAKERJA : PROGRAM IMBALAN PASTI

Akuntansi untuk program imbalan pasti sangat kompleks karena diperlukan asumsi aktuarial untuk mengukur kewajiban dan beban sehingga menimbulkan kemungkinan keuntungan dan kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban diukur dengan menggunakan dasar diskonto karena kemungkinan tersebut baru terselesaikan beberapa tahun setelah pekerja memberikan jasanya

AKUNTANSI UNTUK KEWAJIBAN KONSTRUKTIF

Perusahaan harus menghitung tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan ketentuan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik kebiasaan perusahaan. Kebiasaan akan menimbulkan kewajiban konstruktif jika perusahaan tidak memiliki pilihan realistis lain kecuali membayar imbalan kerja.

LAPORAN POSISI KEUANGAN (neraca)

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti merupakan jumlah bersih dari :

a.     Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal neraca

b.     Ditambah keuntungan aktuarial

c.     Dikurangi biaya jasa lalu yang belum diakui

d.     Dikurangi nilai wajar aset program pada tanggal neraca (jika ada) yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban secara langsung.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah kewajiban kotor, sebelum dikurangi aset program.

LAPORAN LABA RUGI

Perusahaan harus mengakui jumlah bersih berikut sebagai beban atau penghasilan, kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan asset.

(a) biaya jasa kini (lihat paragraf 68-96);

(b)  biaya bunga (lihat paragraf 87);

(c)  hasil yang diharapkan dari aset program (lihat paragraph 118-120) dan dari hak penggantian (lihat paragraph 114);

(d)  keuntungan dan kerugian aktuarial, seperti disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi entitas (lihat paragraph 97-102);

(e)  biaya jasa lalu (lihat paragraf 105);

(f)   dampak kurtailmen atau penyelesaian program (lihat paragraf 122-123); dan

(g)  dampak batasan dalam paragraf 61(b), kecuali diakui diluar laporan laba rugi sesuai dengan paragraf 101.

PENGAKUAN & PENGUKURAN : NILAI KINI KEWAJIBAN IMBALAN PASTI & BIAYA JASA KINI

Biaya program imbalan pasti bisa dipengaruhi oleh banyak variabel, seperti gaji terakhir, tingkat perputaran pekerja, dan tingkat mortalitas, tren biaya kesehatan,dan untuk program uang didanai, hasil investasi dari aset program. Biaya program imbalan pasti, berubah-ubah bergantung pada variabel diatas dan berlangsung untuk waktu jangka panjang. Dalam rangka mengukur nilai kini dari kewajiban imbalan pascakerja dan biaya jasa kini yang terkait, perusahaan perlu untuk :

a.        Menerapkan metode penilaian actuarial

b. Mengaitkan imbalan pada periode jasa

c. Membuat asumsi-asumsi actuarial: Tingkat Diskonto, Gaji, Imbalan, dan Biaya Kesehatan.

Asumsi aktuarial tidak boleh bias dan cocok satu dengan yang lain (mutually compatible).

Pengungkapan

Suatu  entitas  harus  mengungkapkan  informasi  yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi  sifat  program  imbalan  pasti  dan  dampak  keuangan atas perubahan program   selama     periode  tersebut.

PERHITUNGAN AKTUARIA

KEWAJIBAN KINI (PRESENT VALUE OF OBLIGATION / PBO) adalah Nilai sekarang dari MaHASILnfaat Imbalan Kerja yang akan dibayarkan pada masa yang akan datang(PVFB) untuk masa kerja yang telahdilalui.

Formula : PBO = PVFB x Masa Kerja Lalu/ Total Masa Kerja BIAYA

JASA KINI (CURRENT SERVICE COST / CSC) adalah Kenaikan nilai kewajiban kini atas jasa pekerja dalam periode berjalan.

Formula : CSC = PVFB / Total MasaKerja

Contoh Perhitungan Imbalan Pasca Kerja

Program Pensiun :

Manfaat : 2 x masa kerja x Gaji pada saat pension

Usia masuk: 20 tahun

Usia Pensiun: 55 tahun

Usia valuasi: 30 tahun

Gaji saat valuasi : Rp. 1.000.000,-

Asumsi: –      Tingkat diskonto (i)= 11%

-          Tingkat kenaikan gaji (s)= 10%

-           Tingkat Mortalita, Pengunduran Diri dan Cacat diabaikan (untuk mempermudah pemahaman)

Future Benefit= 2 x 35 x 1.000.000 x (1+10%)^25 = 758.429.416,-

PVFB= 758.429.416 / (1 + 11%)^25 = 55.826,538,-

PBO (kewajiban)= 55.826,538 x 10 / 35= 15.950.440,-

CSC (beban) = 55.826.538 x 1 / 35= 1..595.044,-

IMBALAN KERJA SESUAI UNDANG-UNDANG No.13 Tentang KETENAGA KERJAAN

UPH                        = Upah Penghargaan Masa Kerja

BesaranUPH           = 15% x (UangPesangon+ Penghargaan Masa Kerja)

Untuk Karyawan yang berhenti kerja karena mencapai Usia Pensiun Normal dengan masa kerja minimal 24 tahun makabesaranImbalan Kerja yang menjadi haknya adalah:

P : 9 Upah

PMK: 10 Upah

UPH: 15% x ( 2P + 1 PMK)

Besar Manfaat Pensiun = 2 P + PMK + UPH

= 2 x 9 + 10 + 4,2

= 32,2 Upah

KAITAN DANA PENSIUN DENGAN IMBALAN PASCA KERJA UU13

Apabila Manfaat Pensiun DP > UU13

Apabila manfaat DP porsi pemberi kerja> dari UU13

Maka kewajiban Pemberi Kerja hanya sebesar Iuran Pemberi Kerja

(2 x 35) x 80% > 32.2 G

56 G > 32.2 G

Apabila Manfaat Pensiun DP < UU13

(1.5×20) x 80% < 32.2 G

24 < 32.2 G

Selisih 32.2 –24 merupakan/ kewajiban Pemberi Kerja.

Pembubaran Program (Plan Termination) dan Pengurangan Peserta (Curtailments)

Apabila besar kemungkinannya suatu Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti akan dibubarkan atau terdapat pengurangan peserta yang signifikan, maka:

  • setiap tambahan biaya manfaat pensiun yang terjadi harus segera diakui sebagai beban; dansetiap surplus yang terjadi harus diakui sebagai pendapatan pada periode dimana pembubaran Dana Pensiun terjadi dan pengurangan peserta program pensiun terjadi, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengurangan peserta (curtailment) terjadi jika terdapat pengurangan jumlah peserta program pensiun yang cukup besar atau jika suatu elemen selama masa kerja yang akan datang sehubungan dengan karyawan yang masih aktif bekerja tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk diberikan manfaat pensiun. Pengurangan peserta tersebut dapat timbul dari kejadian khusus, misalnya penutupan salah satu pabrik atau penghentian suatu segmen usaha, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah karyawan secara signifikan.

Keuntungan atau kerugian yang timbul karena pembubaran program dan pengurangan peserta program meliputi bagian dari biaya jasa lalu, koreksi aktuarial, dampak perubahan asumsi aktuarial dan dampak perubahan program pensiun, yang belum diakui sebagai penghasilan atau beban.

IMBALAN KERJA  JANGKA PANJANG LAINNYA

Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup, antara lain:

(a)  cuti-berimbalan jangka panjang;

(b)  imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya (jubilee or other long-service benefits);

(c)  imbalan cacat permanen;

(d)  utang bagi laba dan bonus yang dibayar 12 bulan atau lebih setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya; dan

(e)  kompensasi ditangguhkan yang dibayar 12 bulan atau lebih sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan

Pengukuran imbalan kerja jangka panjang lainnya biasanya tidak bergantung pada tingkat ketidakpastian tertentu, sama seperti pada pengukuran imbalan pascakerja. Selain itu, penerapan awal atau perubahan imbalan kerja jangka panjang lainnya jarang menimbulkan jumlah yang material pada biaya jasa lalu. Oleh karena itu, Pernyataan ini mengatur metode akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan kerja jangka  panjang lainnya. Metode ini berbeda dengan metode akuntansi untuk imbalan pascakerja dalam hal:

(a)  keuntungan dan kerugian aragraph langsung diakui dan tidak ada koridor yang dipakai; dan

(b)  seluruh biaya jasa lalu langsung diakui.

Pengakuan dan Pengukuran

Jumlah  yang  diakui  sebagai  liabilitas  untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah total nilai neto dari jumlah berikut ini:

(a)  nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan (lihat aragraph 69);

(b)  dikurangi dengan nilai wajar dari arag program pada akhir periode pelaporan (jika ada) selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung (lihat paragraph 111- 113).

Dalam  mengukur  liabilitas,  entitas  harus  menerapkan aragraph  52-96,  kecuali  aragraph  57  dan  66.  Entitas harus  menerapkan  aragraph  114  dalam  pengakuan  dan

pengukuran hak penggantian.

Untuk  imbalan  kerja  jangka  panjang  lainnya, entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut  ini sebagai beban atau pendapatan (dengan memperhatikan batasan  aragraph  61),  kecuali  jika  terdapat  Pernyataan lainnya   yang   mewajibkan   atau   membolehkan   jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan arag:

(a)  biaya jasa kini (lihat aragraph 68-96);

(b)  biaya bunga (lihat aragraph 87);

(c)   hasil yang diharapkan dari setiap arag program (lihat aragraph 118-120) dan setiap hak penggantian yang diakui sebagai arag (lihat aragraph 114);

(d)  keuntungan atau kerugian aragraph, yang seluruhnya harus langsung diakui;

(e)  biaya jasa lalu, yang seluruhnya harus langsung diakui; dan

(f)   dampak dari kurtailmen atau penyelesaian (lihat aragraph 122 dan 123).

PESANGON PEMUTUSAN KONTRAK KERJA (PKK)

Pernyataan  ini  membahas  pesangon  PKK  secara terpisah  dari  imbalan  kerja  lainnya  karena  kejadian  yang menimbulkan  kewajiban  ini  adalah  pemutusan  hubungan kerja dan bukan jasa yang diberikan pekerja.

Pengakuan

Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, entitas berkomitmen untuk:

(a)  memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal aragra normal; atau

(b)  menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

Entitas berkomitmen melakukan PKK jika, dan hanya jika entitas memiliki rencana formal terinci untuk melakukan PKK, dan secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Rencana formal terinci tersebut minimum meliputi:

(a)  lokasi, fungsi, dan prakiraan jumlah pekerja yang akan dihentikan;

(b)  pesangon PKK untuk setiap kelompok kerja atau fungsi;dan

(c)   waktu pelaksanan rencana formal tersebut. Implementasi rencana formal PKK harus dimulai sedini mungkin dan jangka waktu untuk menyelesaikan implementasi rencana formal harus sedemikian rupa sehingga kecil     kemungkinan diubahnya rencana tersebut secara material.

Pengukuran

Jika  pesangon  PKK  jatuh  tempo  lebih  dari  12 bulan setelah periode pelaporan, maka besarnya pesangon  PKK harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto yang dirinci pada aragraph 83.

Dalam  hal  entitas  menawarkan  pekerja  untuk melakukan   pengunduran   diri   secara   sukarela,   maka pesangon PKK harus diukur berdasarkan jumlah pekerja yang diperkirakan menerima tawaran tersebut.

About these ads

One comment on “Eksposure Draft PSAK 24:Imbalan Pasca Kerja sesuai IFRS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s